Turut menyampaikan makalah dalam seminar ini adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Propinsi Jawa Timur, diwakili Bp. Ir Joko Purwanto M.T. dengan tema “TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN TIK (ICT) DI JAWA TIMUR & SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE.  Sementara itu Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc., ketua DPD LDII Propinsi Jawa Timur juga memberikan Makalah bertema “KODE ETIK DAKWAH DALAM DUNIA MAYA”.

Sumber :  LDII Sidoarjo

Related posts:

1. Tausiyah KH. Ma’ruf Amin DPD LDII Prov. Banten
2. H. Syamsul Bahri Ketua LDII Surakarta
3. LDII Kalimantan Tengah Mengadakan Workshop Gerakan Internet Sehat

“Setiap santri yang akan belajar di sini harus melengkapi diri dengan identitas diri dan surat-surat penting yang dikeluarkan pemerintah. Terlebih terhadap santri asal Malaysia, karena kami tidak ingin pondok ini disusupi teroris,” kata Pimpinan Ponpes LDII H Kuncoro kepada ANTARA di Kediri, Jumat.

Menurut dia, sekarang ada sembilan warga negara Malaysia yang tengah mengikuti program pesantren kilat selama bulan Ramadan di Ponpes LDII yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto No 195, Kediri.

Dari sembilan warga negara Malaysia itu, enam diantaranya berjenis kelamin perempuan dan semuanya menetap di rumah sewa yang ada di sekitar lokasi pondok pesantren yang didirikan almarhum KH Nurhasan Al Ubaidah pada 1952 itu.

Kuncoro menjamin, semua santri asal Malaysia yang tengah mengikuti program pesantren Ramadan itu tidak terkait dengan jaringan terorisme di bawah komando Nurdin M Top yang sampai sekarang masih buron.

“Kami tidak segan-segan menolak calon santri yang kelengkapan identitas dirinya kurang. Meski dia penduduk sekitar sini, tapi kalau tidak memiliki KTP dan surat keterangan dari lurah, pasti kami tolak,” ujarnya menegaskan.

Demikian halnya bagi calon santri asal daerah lain, tidak akan bisa menimba ilmu di Ponpes LDII jika tidak membawa surat jalan dari pemerintah daerah asal calon santri yang bersangkutan.

“Dulu kami tidak seketat ini. Meski ada jaminan dari kenalan atau saudara yang mondok di sinipun, kalau tidak ada identitas dan surat-surat keterangan lainnya tidak akan kami terima,” kata Wakil Pimpinan Ponpes LDII H Ibrahim menimpali.

Kebijakan tersebut diambil, lantaran beberapa waktu lalu pondok pesantren yang dihuni sekitar 2.000 santri dari seluruh pelosok Tanah Air dan sebagian dari negara tetangga itu, menjadi incaran petugas intelijen karena diduga menjadi tempat persembunyian pelaku terorisme.

Meski pada akhirnya tidak terbukti, namun pimpinan Ponpes LDII melakukan tindakan preventif kalau-kalau memang ada diantara ribuan santrinya itu ada yang terlibat jaringan terorisme.

Sebelumnya, santri asal Malaysia yang “mondok” di Ponpes LDII jumlahnya mencapai belasan orang, namun belakangan ini tinggal sembilan orang saja.

“Selain dari Malaysia, dulu santri kami ada yang berasal dari Brunei dan Singapura. Sekarang ini hanya ada santri dari Malaysia yang ikut program kilatan,” papar Ibrahim menjelaskan.

Related posts:

1. Menkes Resmikan Poskestren LDII
2. Tausiyah Ketua MUI Jatim di Ponpes LDII Burengan